Bruto (Laba Kotor)

Pengertian Peredaran Bruto Wajib Pajak Badan Dalam Perhitungan SPT Tahunan PPh Badan:

Pengertian Peredaran Bruto bagi Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak 2014 memiliki dua pengertian, yaitu : 

  Peredaran Bruto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, adalah sebagai berikut :

Peredaran Bruto adalah  penghasilan atau omzet atau penghasilan bruto dari usaha, tidak termasuk :

1.      penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas (khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi). 

2.       penghasilan selain dari usaha atau penghasilan luar usaha/penghasilan lain-lain.

3.       penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

4.       penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.

5.       penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan yang bukan objek pajak penghasilan.   

Peredaran Bruto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 digunakan untuk perhitungan PPh Badan sebagai berikut :

1.       Peredaran Bruto dengan pengertian tersebut diatas digunakan untuk melihat apakah Peredaran Bruto Tahun Pajak 2013 berjumlah tidak melebihi Rp.4.800.000.000,- 

2.       Apabila Peredaran Bruto Tahun Pajak 2013 berjumlah tidak melebihi  Rp.4.800.000.000,- ,  maka perhitungan PPh Pasal 25 untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2014 dihitung sebagai PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu sebesar 1 % dari Peredaran Bruto tersebut diatas dengan Kode Jenis Setoran Pajak  411128-420 (PPh Pasal 4 ayat 2).         

• Peredaran Bruto berdasarkan Pasal 17 dan 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, adalah sebagai berikut :

Peredaran Bruto adalah  Semua penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, meliputi :

1.       Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan Final.

2.      Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan Tidak Bersifat Final.

3.       Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan.       

Peredaran Bruto berdasarkan Pasal 17 dan 31E UU Nomor  36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan digunakan untuk perhitungan PPh Badan sebagai berikut :

1.       Peredaran Bruto berdasarkan Pasal 17 dan 31E UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak  penghasilan digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan Badan yang terutang bagi Wajib Pajak Badan yang tidak termasuk dalam Kriteria PP Nomor 46 Tahun 2013 untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2014. 

Referensi :

• Pasal 17 dan 31 E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh)
• PP Nomor 46 Tahun 2013 Tanggal 12 Juni 2013 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
• SE-66/PJ/2010 Tanggal 24 Mei 2010 Tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Pasal 31E Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Pengertian Peredaran Bruto Wajib Pajak Badan Dalam Perhitungan SPT Tahunan PPh Badan Untuk Tahun Pajak 2013

Pengertian Peredaran Bruto bagi Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak 2013 memiliki dua pengertian, yaitu :

• Peredaran Bruto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, adalah sebagai berikut :

Peredaran Bruto adalah  penghasilan dari usaha, tidak termasuk :

1.      penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.

2.      penghasilan selain dari usaha atau penghasilan luar usaha/penghasilan lain-lain.

3.      penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

4.      penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.

5.      penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak/bukan objek pajak.

Peredaran Bruto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 digunakan untuk perhitungan PPh Badan sebagai berikut :

1.      Peredaran Bruto dengan pengertian tersebut diatas digunakan untuk melihat apakah Peredaran Bruto Tahun Pajak 2012 berjumlah tidak melebihi  Rp.4.800.000.000,- atau melebihi.

2.       Apabila Peredaran Bruto Tahun Pajak 2012 berjumlah tidak melebihi  Rp.4.800.000.000,- , maka perhitungan PPh Pasal 25 untuk masa pajak Juli sampai dengan Desember 2013 dihitung sebagai PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu sebesar 1 % dari Peredaran Bruto tersebut diatas.

• Peredaran Bruto berdasarkan Pasal 17 dan 31E UU No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, adalah sebagai :

Peredaran Bruto adalah  Semua penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, meliputi :

1.      Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan Final.

2.      Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan Tidak Bersifat Final.

3.      Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

Peredaran Bruto berdasarkan Pasal 17 dan 31E UU No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan  digunakan untuk perhitungan PPh Badan sebagai berikut :

1.      Peredaran Bruto berdasarkan Pasal 17 dan 31E UU No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan  digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan Badan yang terutang bagi Wajib Pajak Badan yang tidak termasuk dalam Kriteria PP Nomor 46 Tahun 2013 untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2013.

2.      Peredaran Bruto berdasarkan Pasal 17 dan 31E UU No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan  digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan Badan yang terutang bagi Wajib Pajak Badan yang termasuk dalam Kriteria PP Nomor 46 Tahun 2013 untuk masa pajak Januari sampai dengan Juni 2013.

Cara perhitungan Pajak Penghasilan Badan dengan Peredaran Bruto berdasarkan Pasal 17 dan 31E UU No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan  adalah sama dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pajak Badan untuk Tahun Pajak 2010, 2011 dan 2012.

Pengertian Peredaran Bruto Wajib Pajak Badan Dalam Perhitungan SPT Tahunan PPh Badan Untuk Tahun Pajak 2010, 2011 dan 2012

 
Dalam perhitungan PPh Badan untuk SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012, Tahun Pajak 2011, dan Tahun Pajak 2010 pengenaan tarif pajak Pasal 17 dan 31E UU No.36 Tahun 2008 adalah berdasarkan besarnya Peredaran Bruto Wajib Pajak Badan yang bersangkutan.

Pengertian Peredaran Bruto/Omzet/Pendapatan tersebut adalah :

Semua penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, meliputi :

1. Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan Final
2. Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan Tidak Bersifat Final
3. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak

Penghasilan tersebut adalah penghasilan dari usaha pokoknya saja tidak termasuk penghasilan luar usaha/penghasilan lain-lain.

Contoh :

Untuk Tahun Pajak 2012 PT.Maju Jaya Selalu memiliki kegiatan usaha sebagai berikut :

1. Peredaran Usaha Bruto/Pendapatan Bruto/Omzet Bruto dari Usaha Percetakan selama tahun 2012 adalah sebesar Rp.3.000.000.000,-
2. Peredaran Usaha Bruto/Pendapatan Bruto/Omzet Bruto dari Usaha Jasa Konstruksi selama tahun 2012 adalah sebesar Rp.1.500.000.000,-
3. Pada bulan Mei Tahun 2012 PT.Maju Jaya Selalu mendapatkan Dividen dari PT.Muara Mesin Abadi senilai Rp.1.000.000.000,- (penyertaan modal 40 %)

Maka peredaran usaha bruto/pendapatan bruto/omzet bruto PT.Maju Jaya Selalu untuk Tahun Pajak 2012 adalah sebesar  :

                 a.     Peredaran Usaha Bruto Usaha Percetakan (non final)        =  3.000.000.000

                 b.     Peredaran Usaha Bruto Jasa Konstruksi (Final)                  =  1.500.000.000

                c.     Pendapatan dari Dividen (bukan objek pajak)                      =  1.000.000.000  +

                          Total Peredaran Usaha Bruto                                              =  5.500.000.000